MELARANG MEMBACA ADALAH KEMUNDURAN BESAR DI TENGAH KURANGNYA MINAT BACA

MELARANG MEMBACA  ADALAH KEMUNDURAN BESAR DI TENGAH KURANGNYA MINAT BACA

Oleh : Mat rosit

Buku adalah jendela dunia dengan membaca kita bisa pintar, Kontroversinya buku - buku kiri di beberapa kota mulai dari kediri,vespa literasi di probolinggo dan gramedia Makassar oleh oknum yang menyatakan ikatan cendikiawan muslim indonesia (ICMI).

Sebuah polemik literasi sedang terjadi pada masyarakat kita. Topik kontroversial ini menimbulkan berbagai  reaksi dari berbagai kalangan.Hal ini menjadi candu bagaimana masyarakat kita khususnya aparat kita masih terbayang- bayang dengan PKI,meskipun organisasi ini telah dibubarkan.

Apa buktinya? Terjadi razia terhadap buku-buku yang dianggap berpaham kiri di beberapa wilayah di indonesia. Razia ini dilakukan oleh aparat TNI dan Polri sebagai penegak hukum bahkan oknum yang menyatakan sebagai ICMI. Sehingga, ini menunjukkan bahwa "Kiri" masih dan selalu disamakan dengan "Komunis" pada masyarakat kita.

Padahal, keduanya adalah hal yang sama sekali berbeda. Komunisme adalah bagian dari ideologi kiri, dan tidak semua ideologi kiri itu komunis. Ada Social Democracy, Luxembourgism, , Democratic Socialism, dan berbagai ideologi lainnya. Cakupan istilah "Kiri" itu sendiri begitu lebar, sampai muncul kritik sayap kiri terhadap Komunisme.bagaimana kita bisa tau sejarah komunis di indonesia kejam, kalau kita tidak membaca , mencari anak - anak muda yang suka membaca dan menulis itu langka membaca kok dilarang.

Pelarangan buku adalah bentuk paradoks di negara demokrasi karena memperlihatkan kesewenang-wenangan dalam membatasi kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi.

Padahal semua itu dijamin oleh prinsip-prinsip dasar demokrasi, bahkan secara tegas ditulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Melarang buku juga menjadi paradoks bagi kehidupan bermedia di Indonesia yang lebih dari satu dekade terakhir telah mengumandangkan dukungan terhadap kebebasan pers.

 Pelarangan buku, di sisi lain, mengindikasikan ambiguitas kebijakan penguasa. Alih-alih mengantisipasi polemik di masyarakat, lewat tindakan pelarangan buku, pemerintah memperlihatkan praktik-praktik primitif dalam mengontrol, mengarahkan, membatasi, bahkan memandulkan cara berpikir masyarakat.